Pajak Kripto Indonesia
Pajak Kripto Indonesia. Pemerintah Indonesia berencana akan mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) final untuk setiap transaksi penjualan Bitcoin, altcoin dan token pada perusahaan bursa kripto yang beroperasi di. Legalitas kripto harus diperjelas terlebih dulu sebelum pajak dikenakan pada aset kripto karena jika akan dilakukan pemungutan pajak, kripto menjadi mata uang sah dan dapat diperjualbelikan.
Terdapat beberapa pro kontra terhadap wacana pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap mata uang kripto.
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mulai melakukan pembahasan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) final bagi masyarakat yang berinvestasi di aset kripto.
Menyoal Pajak Kripto di AS dan Indonesia — HarianKripto.id
Wamendag: Bursa Kripto Bakal Diresmikan di tahun 2021 ...
Wahai Investor Kripto, Siap-siap Kena Pajak!
Siap-siap! Pemerintah RI Bakal Pungut Pajak Uang Kripto
Pendirian Bursa Kripto di Tahap Verifikasi Dokumen - PAJAK.COM
Uzbekistan Sambut Bursa Kripto, Beri Iming-Iming ...
Uji Coba Sistem Pelaporan Transaksi Kripto - PAJAK.COM
Menakar Rencana Pemerintah Menerapkan Pajak Transaksi ...
Sri Mulyani Rencana Atur Regulasi Pajak Uang Kripto
Pemerintah Indonesia berencana akan mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) final untuk setiap transaksi penjualan Bitcoin, altcoin dan token pada perusahaan bursa kripto yang beroperasi di. Namun, kripto bisa dikenakan pajak penghasilan (PPh) dari sudut pandang investasi. ID,JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan saat ini sedang mencari cara untuk memajaki transaksi cryptocurrency yang sedang tren di Indonesia.
0 Response to "Pajak Kripto Indonesia"
Posting Komentar